BBM NAIK MENUNJUKAN PEMERINTAH TIDAK LAGI PRO RAKYAT

Kembali terjadi lagi rakyat Indonesia akan diberi hantaman keras dari segi ekonominya, sebentar lagi hanya dalam hitungan hari BBM (Bahan Bakar Minyak) akan kembali naik setelah sebelumnya rakyat juga merasa cukup berat dengan harga saat ini. Amanat UUD 1945 tentang sumber daya alam, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  Ternyata diabaikan oleh pemerintah.

Dengan dalih menyelamatkan APBN, pemerintah menggadaikan kepentingan rakyatnya. Rakyat dipaksa menerima keputusan itu seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, setelah sebelumnya pemerintah coba memberikan usulan dengan melakukan pembatasan BBM dengan melarang mobil pribadi mengisi bahan bakarnya dengan premium tetapi dengan pertamax dan pemerintah juga akan meyediakan bahan bakar Gas (BBG). Namun hanya berselang beberapa minggu pemerintah menyatakan ketidaksiapannya dan mengumumkan kepada publik akan menaikan harga bahan bakar minyak pada kisaran Rp1000 – Rp1500.

Seharusnya pemerintah jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sikap, karena kenaikan BBM akan berdampak banyak pada harga-harga lain, seperti harga pangan yang tentu saja akan ikut naik karena pangan tersebut harus diangkut menggunakan kendaraan yang membutuhkan BBM, belum lagi biaya angkutan umum yang akan ikut naik. Para pakar berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM adalah opsi paling mudah yang dipilih oleh pemerintah. Benar sekali, pemerintah masih bisa memangkas biaya-biaya operasional yang masih tinggi atau pemerintah dapat memangkas gaji dan tunjangan anggota dewan yang selangit untuk menyelamatkan APBN atau pemerintah bisa lebih mengefisiensikan APBN dengan melacak kebocoran-kebocoran yang terjadi pada APBN.

Kemudian pertanyaan yang menyeruak di Masyarakat “Kenapa Pemerintah lebih memilih untuk membuat rakyat makin terjepit??” apakah keputusan ini menunjukan bahwa pemerintah tidak bisa lagi mewakili rakyat Indonesia dalam memimpin negeri ini atau menunjukan bahwa pemerintah coba untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari pihak asing, yaitu mencabut seluruh subsidi untuk rakyat. Lalu apa bedanya negeri yang telah merdeka ini dengan negeri yang masih terjajah.